![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tDww6pUiVX8vqoosv_oPVKUMzjlUj2D-7PE02puWQF_uA-FA1pAyskZcUZ4zIA6dhKg3pyWeGw90dzaem7ekaKWJo3XF7vXoXT2Xjl9I9GXfkStKhbJtt8ENYDfL7YzhKw2w=s0-d)
Menyadap pembicaraan orang di telepon bukan perkara gampang. Tak sembarang orang bisa melakukannya. Dibutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya. Yang pasti, si penyadap punya pengetahuan di bidang teknologi informatika.
Selain keahlian, tentu dibutuhkan gadget yang sesuai. Nah, Lembaga Privacy International melalui Surveillance Industry Index menyebutkan ada 338 perusahaan, 77 di antaranya dari Inggris, yang menawarkan puluhan teknologi untuk mempraktekkan penyadapan ini.
Di Timur Tengah, tepatnya di Uni Emirat Arab, ada perusahaan pembuat gadget seperti itu, namanya Advanced Middle East Systems (AMES). Perusahaan ini menawarkan alat penyadap yang diberi nama Cerebro.
Alat tersebut digunakan untuk memonitor serta menganalisis waktu komunikasi secara real-time. Komunikasi yang bisa dipantau terdiri atas telepon di jalur GSM, pesan pendek, surat elektronik, pesan instan, dan media sosial.
Perusahaan lain adalah VASTech, yang menawarkan sistem serupa bernama Zebra. Mereka mengklaim kemampuan Zebra sebagai sistem untuk membantu penggunanya bertempur melawan kejahatan.
Menurut perusahaan berbasis di Afrika Selatan ini, alat tersebut mampu mengakses informasi dari telekomunikasi untuk melakukan analisa dan investigasi. Zebra dirancang untuk menghadang konten suara, pesan pendek, surat elektronik, dan faksimile di jaringan yang terhubung.
Meski dikaitkan dengan spionase, juru bicara perusahaan itu membantah bahwa sistemnya digunakan untuk hal tersebut. "Kami menciptakan produk yang sesuai dengan ketentuan hukum. Produk ini untuk mencegah kejahatan terutama di perbatasan, seperti pornografi pada anak, perdagangan manusia, penyelundupan obat terlarang, penyelundupan senjata, pencucian uang, dan terorisme," ujarnya.
Juru bicara yang tidak disebutkan namanya itu menambahkan, adanya wewenang VASTech untuk menarik produknya. "Kami hanya mendukung praktek bersifat legal, yaitu mendukung pemerintah," katanya.
Politikus Partai Buruh di Inggris yang membidangi pengendalian barang ekspor, Ann McKehcin, mengomentari perihal maraknya peredaran alat penyadap. "Kami sangat peduli terhadap adanya lisensi pemerintah yang diberikan bagi teknologi baru," katanya.
"Teknologi peranti lunak berkembang sangat pesat dan merupakan komponen ekspor yang besar," ucapnya. McKehcin mengatakan perlunya tinjauan ulang dari pemerintah untuk mengawasi proses ekspor-impor agar berjalan sesuai dengan ketentuan.
Perusahaan asal Inggris, Israel, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat selama ini dikenal kerap menawarkan beragam sistem untuk meretas jaringan Internet serta menyadap percakapan telepon.
Penyadapan modern yang kerap digunakan adalah merekam informasi melalui kabel optik. Lewat teknologi ini, informasi bisa dikumpulkan melalui traffic dari jarak jauh dengan menggunakan telepon ke satelit. Teknologi ini dipercaya menjadi andalan NSA dalam melakukan praktek spionase terhadap targetnya.
Kepala Bidang Sistem Komunikasi Multimedia Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kelik Budiana, mengomentari soal suburnya bisnis alat penyadapan di luar negeri. "Menjual alat semacam itu memang sudah biasa, tapi tidak menjamin bisa membaca informasi dengan benar," katanya.
Namun, Kelik menambahkan, perkembangan teknologi memungkinkan adanya pihak yang memperbarui teknologi untuk mengenkripsi informasi. "Dengan teknologi supercomputer, lambat laun enkripsi bisa dibaca juga," ucapnya.
Kelik menyebutkan, hal yang harus dilakukan untuk meminimalkan penyadapan adalah mengunci data dengan enkripsi. "Intinya ini seperti password, harus diubah dalam jangka waktu tertentu," ucapnya.
Kelik tidak menjamin data yang sudah terenkripsi dapat terhindar dari penyadapan. "Kalau sekarang, misalnya, dibilang aman, kita tidak akan tahu kondisi enam bulan ke depan," ucapnya.
Sejauh ini BPPT belum berencana membuat alat untuk menangkal penyadapan. "Kami memang sempat melakukan pengkajian, tapi belum ada rencana ke arah sana," kata Kelik.
BPPT getol mendorong pemerintah dan swasta untuk meningkatkan kesadaran dalam melindungi data. Salah satu program yang pernah dilakukan adalah kerja sama pengamanan data Internet bersama Kementerian Pertahanan.
source